Tag: PengajuanKonstitusionalitasPerda

  • Pengujian Konstitusionalitas Perda

    Pengujian Konstitusionalitas Perda

    Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut—yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung—telah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung suatu perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya berlandaskan UUD 1945. Buku ini, yang diangkat dari disertasi Ismail Hasani, menawarkan pemodelan baru mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai respons terhadap keberadaan perda-perda intoleran-diskriminatif. Perda-perda tersebut hingga kini belum memperoleh penyikapan ketatanegaraan dan masih menjadi instrumen pelembagaan diskriminasi. Pembaca diajak memahami betapa mendesak perubahan yang harus dilakukan demi menegakkan integritas hukum Indonesia. “Ismail Hasani telah menyampaikan satu hal yang mesti disampaikan seorang peneliti dan akademisi hukum tata negara. Tebaran pemikiran dalam buku ini akan menjadi catatan penting dalam ranah pemikiran hukum tata negara di negeri ini.” —Saldi Isra, Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas “Penyatuatapan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi selalu dijadikan solusi meski sulit karena mensyaratkan amandemen UUD. Pemikiran alternatif

    Penulis: menarik disimak dan menjadi referensi.” —Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada “Bagi Anda yang mau mendalami isu pembelahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, buku ini layak untuk direkomendasikan.” —Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada “Buku ini menyajikan jalan keluar atas kebuntuan merespons perda intoleran diskriminatif dalam perspektif ketatanegaraan. Ditulis oleh akademisi-aktivis, buku ini layak untuk dibaca, didiskusikan, dan dikembangkan.” —Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute
    Penulis: Ismail Hasani
    Editor: Candra
    Kategori: Nonfiksi, Hukum
    Terbit: 12 Oktober 2020
    Harga: Rp 140.000
    Tebal: 274 halaman
    Ukuran: 150 mm x 230 mm
    Sampul: Softcover
    ISBN: 9786024814823
    ID KPG: 592001850
    Usia: 15+
    Bahasa: Indonesia
    Penerbit: KPG